Membumikan Pancasila Dalam Manajemen

Oleh: Martiono Hadianto
Ketua Umum Pengurus Yayasan PPM

Menjelang pemilu yang lalu, muncul kembali perdebatan mengenai keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita cermati, sebenarnya perdebatannya bukan pada apakah Pancasila sebagai dasar negara bisa diganti, tetapi apakah kebijakan dan perilaku para pemimpin dan masyarakat Indonesia telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pun, kita sudah sepakat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila adalah harga mati.

Saya tidak akan ikut dalam perdebatan siapa kandidat presiden dan wakil presiden yang paling Pancasilais. Kita akan ‘berbincang’ dalam ranah pekerjaan kita, yaitu manajemen bisnis. Pertanyaan yang perlu diajukan apakah organisasi kita sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila? Atau dengan kata lain, apakah organisasi kita sudah Pancasilais?

Cara mengukurnya sebenarnya sederhana saja. Pertama adalah menjabarkan kelima sila ke dalam indikator kebijakan dan perilaku. Dari indikator itu kita bisa mengukur seberapa Pancasilais organisasi kita. Mari kita mencobanya.

Sila pertama, ketuhanan yang maha esa

Sila yang pertama, mengandung nilai religius atau bersifat rohani. Sila pertama ini juga memegang prinsip tidak memaksakan kepercayaan dan agama kepada orang lain, serta memberi kebebasan untuk menjalankan ajaran dan beribadah menurut kepercayaan tersebut.

Untuk melihat indikasi apakah organisasi telah menjalankan prinsip-prinsip ini dapat mengajukan pertanyaan berikut ini:

  • Apakah organisasi telah membuat kebijakan berbasis nilai religiusitas, seperti kebaikan, kejujuran, welas asih, keadilan, dan sebagainya?
  • Apakah organisasi telah membuat kebijakan dan menjalankan praktik untuk saling menghormati kepercayaan dan agama masing-masing anggotanya?
  • Apakah organisasi telah membuat kebijakan dan menjalankan praktik kebebasan anggotanya menjalankan ajaran agamanya?

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua mengandung nilai selalu menjaga martabat sesama manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga bermakna menjaga kesetaraan hak dan kewajiban semua orang.

Untuk melihat indikasi apakah organisasi telah menjalankan prinsip-prinsip ini dapat mengajukan pertanyaan berikut ini.

  • Apakah organisasi telah membuat kebijakan dan mempraktikan kesetaraan hak semua anggotanya? Apakah posisi dalam organisasi terbuka untuk semua orang yang  berhak? Apakah organisasi, misalnya, menerapkan prinsip equal pay for equal job?
  • Apakah organisasi telah membuat kebijakan dan menjalankan praktik-praktik yang menjaga martabat semua orang?

Sila ketiga, persatuan Indonesia

Sila ketiga mengandung makna, pengakuan terhadap keanekaragaman masyarakat Indonesia yang harus dijaga sebagai satu kesatuan.

Untuk melihat indikasi apakah organisasi telah menjalankan prinsip ini dapat mengajukan pertanyaan berikut ini.

  • Apakah organisasi telah menetapkan kebijakan dan menjalankan manajemen keragamanan? Misalnya apakah organisasi hanya merekrut pegawai dari kalangan tertentu? Apakah organisasi hanya memberi peluang karier pada golongan etnis atau agama tertentu?
  • Apakah organisasi telah memiliki kebijakan dan menjalankan praktik untuk memanfaatkan keragaman internal dalam mencapai tujuan organisasi?
  • Apakah organisasi telah membangun budaya integritas (menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu)?

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyarawatan perwakilan

Sila keempat mengandung makna Indonesia adalah bangsa demokratis. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dengan semua pemangku kepentingan. Musyawarah dilakukan melalui perwakilan. Para wakil yang dipilih adalah orang yang memiliki hikmah dan bijaksana. Keputusan akhir yang diambil adalah berdasarkan mufakat, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Untuk melihat indikasi apakah organisasi telah menjalankan prinsip ini dapat mengajukan pertanyaan berikut ini.

  • Apakah organisasi dalam membuat keputusan melibatkan semua pemangku kepentingan?
  • Apakah organisasi sistem pengambilan keputusan dari bawah ke atas (bottom up)?
  • Apakah dalam membuat keputusan yang melibatkan masyarakat banyak menggunakan sistem perwakilan?
  • Apakah wakil-wakil yang dipilih adalah orang yang hikmah (berpengetahuan/ahli) dan bijaksana?
  • Apakah keputusan yang diambil didasarkan atas mufakat?

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima memiliki makna tujuan dari penyelenggaraan negara adalah untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia secara adil.

Untuk melihat indikasi apakah suatu organisasi menjalankan prinsip sila kelima, ajukan pertanyaan sebagai berikut.

  • Apakah organisasi telah menetapkan tujuan utamanya untuk menyejahterakan pemangku kepentingan?
  • Apakah organisasi telah menetapkan kebijakan dan menerapkan sistem yang adil dalam remunerasi?
  • Apakah ada kesenjangan remunerasi antara manajemen puncak dengan di bawahnya?

Kalau kita melihat penjabaran nilai-nilai Pancasila, sebenarnya tidak ada pertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik organisasi. Pancasila telah dipilih sebagai cara pandang hidup (way of life) bangsa Indonesia. Sudah seharusnya para pengelola organisasi, termasuk organisasi bisnis, mengadopsinya. [M]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *