Risiko Hukum Direksi BUMN

Mendapat amanah untuk memimpin BUMN memang membanggakan. Para profesional, baik yang diangkat dari luar maupun dari dalam, umumnya fokus pada kinerja bisnis organisasi, tetapi kurang memperhatikan risiko hukum yang dapat menjerat dirinya. Kita berkali-kali membaca berita mengenai direksi BUMN yang terkena perkara hukum berkaitan dengan kepemimpinannya.

Mereka menjadi tersangka atau terpidana korupsi pada saat aktif menjabat maupun setelah bertahun-tahun melepaskan jabatannya. Saya sendiri pernah terkena perkara hukum korupsi di Merpati Nusantara Alirlines, enam tahun setelah meninggalkan perusahaan itu.

Sumber Risiko
Sebenarnya, dari mana sumber risiko terkena kasus pidana korupsi bagi direksi BUMN? Pertama kita harus memahami Undang-Undang No. 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perhatikan pasal 2 yang berbunyi:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kata kunci yang perlu dicermati dalam pasal tersebut adalah ‘melawan hukum’, memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi’ dan ‘merugikan keuangan negara’. Melawan hukum dimaknai sebagai melanggar peraturan, baik undang-undang dan peraturan negara maupun peraturan internal organisasi. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi ditafsirkan memberi keuntungan pada diri sendiri atau pihak lain dengan cara melanggar hukum.

Pasal tersebut sudah jelas akan menjerat mereka yang tidak berintegritas atau memiliki niat buruk. Akan tetapi para profesional yang berniat baik pun pun bisa terjegal, mengapa? Karena bisa saja dalam membuat kebijakan dan keputusan bisnis, direksi tanpa sengaja menimbulkan kerugian BUMN. Di dalam pasal tersebut tidak tercantum kata “dengan sengaja”.

Kita juga perlu memperhatikan dengan baik Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 2g, yang saya sebut sebagai pasal maut, menyatakan bahwa: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/perusahaan daerah.”

Direksi bisa saja meyakini tidak korupsi karena alasan: tidak pernah memiliki niat jahat sejak awal, tidak merekayasa transaksi apa pun, tidak memiliki benturan kepentingan apa pun, tidak mengambil keuntungan dan materi apa pun, tidak menerima apa pun, tidak terlibat dan tidak tahu ada yang korupsi. Namun, wilayah delik bagi direksi untuk terkena risiko tuntutan hukum pidana korupsi sangatlah luas: melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, terdapat dua area yang sangat sensitif timbulnya risiko hukum bagi direksi BUMN, yaitu investasi dan pengadaan.

Investasi. Risiko terbesar direksi BUMN adalah dalam hal investasi. Investasi merupakan keputusan strategis yang harus dibuat oleh direksi BUMN untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi dan memberi keuntungan kepada pemangku kepentingan. Dalam praktik, direksi bersama-sama memutuskan untuk melakukan investasi, tetapi ternyata investasi tersebut kemudian gagal.

Padahal, menurut direksi, keputusan investasi tersebut sudah memenuhi prosedur. Tetapi ternyata bisa saja ada aturan yang tidak diketahui oleh direksi (entah aturan tersebut aturan lama, atau berada di departemen lain) yang dilanggar sehingga dapat dikategorikan sebagai “melawan hukum.”

Penegak hukum melakukan penyelidikan mulai dari kerugiandari suatu transaksi berjalan, yang dapat dikategorikan sebagai “merugikan keuangan negara”. Penegak hukum akan melakukan penyelidikan mulai dari apakah ada unsur merugikan keuangan negara. Kemudian mereka akan meneliti apakah ada peraturan yang dilanggar, selanjutnya akan melihat apakah ada penyalahgunaan wewenang.

Pengadaan. Pengadaan menimbulkan risiko hukum bagi direksi pada dua bidang. Pertama adalah pada proses tender. Meskipun direksi sudah mengikuti seluruh ketentuan proses tender, bisa terjadi ada pihak yang tidak puas dengan hasilnya dan mencari celah untuk memperkarakan. Karena peraturan tender ini juga rumit dan luas, maka celah itu selalu ada.

Berikutnya ketika dalam proyek pengadaan, misalnya jasa konstruksi, ada pekerjaan tambah atau kurang. Apabila ada pekerjaan tambah, artinya kontraktor memberi bonus tambahan pekerjaan, tidak akan ada masalah. Tetapi, kalau ada pekerjaan kurang, misalnya spesifikasinya kurang kemudian BUMN membuat kesepakatan dengan kontraktor untuk menambahkan pekerjaan maka ada potensi bagi direksi untuk dituduh melakukan mark-up proyek.

Minimalisasi Risiko
Apa saja yang harus dilakukan oleh direksi BUMN untuk menghindari atau meminimalkan risiko hukum?

Pertama, direksi BUMN yang baru harus mempelajari dan memahami isi dari empat undang-undang yang mengatur pengelolaan BUMN, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang BUMN No.19 Tahun 2003, Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, serta Undang-Undang yang terkait bidang teknis organisasi yang dipimpin. Direksi harus membaca tuntas dan memahami benar isi undang-undang tersebut.

Kedua, direksi BUMN juga harus mempelajari berbagai aturan yang tertuang dalam berbagai Keputusan Menteri (KepMen), Peraturan Menteri (PerMen), Peraturan Dirjen terkait, dan aturan-aturan lain yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi sebagai direksi. Pemahaman yang mendalam pada aspek hukum ini akan memudahkan direksi dalam menjalankan kewenangannya dan menghindari pelanggaran.

Ketiga, direksi harus mempelajari semua aturan internal yang menyangkut pengambilan keputusan dalam organisasi. Seorang direksi harus mengetahui sejauh mana kewenangannya dalam mengambil keputusan strategis, agar tidak melampaui kewenangan yang sudah ditetapkan. Selain itu, direksi juga harus mempelajari peraturan yang mengatur fungsi dan kewenangan komisaris agar bisa bekerja sama dengan mereka secara optimal.

Keempat, direksi yang baru harus melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Biro Hukum/Legal guna melihat kembali dan mengevaluasi kasus-kasus hukum yang di-pending. Sering direksi baru melihat masalah hukum yang pending bukan masalah mereka, tetapi masalah direksi sebelumnya. Pada kasus-kasus yang masih terbuka, masih dalam proses penyidikan, dapat menyedot energi bahkan mengganggu BUMN tersebut. Sepanjang kasus tersebut berkaitan dengan keputusan dan kebijakan di organisasi, sebaiknya tidak menganggap sebagai kasus pribadi direksi sebelumnya. Perkara tersebut adalah kasus institusi.

Kelima, semua keputusan strategis yang dibuat harus ditandatangani oleh direksi. Tidak boleh ada dissenting opinion (pendapat berbeda), meskipun ketentuan GCG (Good Corporate Governance) membolehkannya. Pada perusahaan yang normal, dissenting opinion tidak masalah, tetapi pada BUMN yang memiliki potensi kriminalisasi, beda pendapat harus dihindari. Beda pendapat nantinya dapat menjadi bukti adanya masalah dalam penyelidikan.

Keenam, perlu diperhatikan aspek kewenangan direksi dan komisaris. Untuk keputusan-keputusan besar, harus mendapat persetujuan dewan komisaris. Dengan demikian, celah tuduhan penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.

Ketujuh, dalam tata surat, risalah rapat, dan pembuatan dokumen yang lain, gunakan bahasa yang lugas dan jelas. Jangan gunakan kalimat yang bersayap karena dapat membuka peluang multitafsir yang menjadi celah untuk membuat
tuduhan kesalahan.

Mitigasi
Apabila segala tindakan pencegahan sudah dilakukan, tetapi risiko tetap muncul, direksi BUMN harus melakukan mitigasi:
Pertama, yang sudah banyak dilakukan, adalah meminta pendapat hukum dari lawyer atau pengacara profesional. Pendapat hukum ini bisa dijadikan basis dalam berargumentasi sesuai hukum yang berlaku. Walaupun kita juga tahu, penegak hukum juga akan mencari pendapat hukum yang ‘melawan’.

Kedua, kumpulkan bukti dan dukungan sebanyak-banyaknya. Bukti dan dukungan sangat penting untuk membuktikan di pengadilan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.

Akhirnya, perlu ditegaskan lagi bahwa direksi BUMN perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum. Biro Hukum atau Divisi Legal wajib menjadi “alarm” bagi para pimpinan organisasi yang tidak hanya sekadar memberi peringatan semata, namun juga disertai dengan solusi hukum. Pengelolaan risiko hukum ini menjadi krusial bagi BUMN karena dengan pengelolaan risiko yang efektif, pimpinan dapat fokus bekerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Satu lagi catatan, sebaiknya BUMN tidak perlu menjerat dirinya sendiri dengan peraturan GCG yang rumit. Benar bahwa GCG memiliki fungsi pengendalian, yang memang diperlukan. Meskipun demikian, semakin banyak pertaruran yang dibuat, semakin luas area risiko hukumnya yang menjerat, dan semakin sempit wilayah diskresi direksi BUMN.

Oleh: Hotasi Nababan. Pemerhati BUMN

*Tulisan dimuat pada majalah Manajemen edisi Mei 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *